TUGAS DAN FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan dengan tugas pokok membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasikan kebijakan teknis dibidang Kesatuaan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan juga berpedoman pada Peraturan Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan.

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,            antara lain :

  • Bidang Ketahanan Ideolodi Bangsa
  1. Peran Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama,  Tokoh  Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Organisasi Kemasayarakatan dan Parpol belum maksimal dalam menyikapi isu-isu Primordialisme dan
  2. Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat belum maksimal;
  3. Minimnya kegiatan peningkatan kerukunan antar umat beragama;

 

  1. Belum maksimalnya fasilitasi dan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
  2. Belum maksimalnya fasilitasi dan pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
  3. Belum maksimalnya fasilitasi dan pembinaan Forum Bela Negara (FBN);
  • Bidang Politik Kemasyarakatan
  1. Legitimasi Lembaga Perwakilan Rakyat (DPRD) yang selalu dituntut kinerjanya oleh masyarakat, dimana DPRD sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat diminta lebih aspiratif dalam mengurangi kesenjagan pembangunan antara Wilayah Hulu dan Hilir;
  2. Harmonisasi hubungan Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Seruyan;
  3. Belum maksimalnya Pembinaan Politik Daerah;
  4. Belum maksimalnya Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;
  5. Belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik;
  6. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik oleh Parpol;
  7. Belum maksimalnya pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah;
  8. Belum maksimalnya Pendataan Ormas/LSM dan Parpol serta penyajian Data Base;
  9. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat belum berperan secara maksimal sesuai fungsinya;

  1. Konflik dan sengketa Pemilu masih sering terjadi pada setiap penyelenggaraan;
  2. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu rata-rata masih dibawah 70%;
  3. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai rambu-rambu hukum yang dilaksanakan oleh sebagian kelompok/golongan maupun individu ;
  4. Tuntutan janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
  • Bidang Kewaspadaan
  1. Intensitas konflik sosial kemasyarakatan sangat tinggi, baik antar masyarakat dengan investor (PSB, HPH, Pertambangan), antar masyarakat dengan masyarakat dan antar masyarakat dengan pemerintah sangat tinggi, terutama masalah sengketa lahan;
  2. Belum maksimalnya kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
  3. Belum maksimalnya kegiatan monitoring antisipasi cegah dini potensi konflik dan mediator penangan konflik;
  4. Belum maksimalnya pengawasan terhadap aktivitas Orang Asing/Tenaga Kerja Asing/NGO;
  5. Ketersediaan Peta Rawan Konflik Kabupaten Seruyan yang akurat;
  6. Belum terlaksananya rencana aksi tentang Penanganan Ganguan Keamanan Dalam Negeri;
  7. Penyelesaian masalah  masih  sering  diselesaikan  dengan  jalan  unjuk  rasa  atau demonstrasi yang mengarah anarkis;
  8. Terjadinya Konflik wilayah perbatasan dan pertikaian antar warga, antar pemuda dan antar desa;

 

  1. Peran Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama,  Tokoh  Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan belum berperan secara maksimal dalam mencegah dan menyelesaikan masalah gangguan keamanan dan ketertiban wilayah;
  2. Harmonisasi hubungan antar unsur pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Seruyan;
  • Bidang Perlindungan Masyarakat
  1. Belum maksimalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
  2. Belum maksimalnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
  3. Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
  4. Belum maksimalnya pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
  5. Belum maksimalnya pemberdayaan Satuan Keamanan Lingkungan atau Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat-Linmas) sebagaimana tugas dan fungsinya termasuk penataan kelembagaan dan kesejahteraan anggotanya;
  6. Belum maksimalnya fasilitasi dan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
  7. Belum maksimalnya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana daerah;
  8. Ketersediaan Peta Rawan Bencana Daerah yang akurat;
  9. Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah kebencanaan dan kedaruratan;
  10. Belum maksimalnya sosialisasi terhadap masalah kebencanaan dan kedaruratan.

 

 

  • Bidang Kesekretariatan SKPD (Manajemen dan Ketatalaksanaan Organisasi, Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur serta Sarana dan Prasana)
  1. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dengan banyak tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan masyarakat tentang rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum.
  2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, antara lain  jabatan struktur organisasi belum terisi sepenunya, kompetensi dan kualitas SDM Aparatur masih terbatas sehingga tupoksi yang belum terlaksana secara maksimal, manajemen SDM Aparatur belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai, indikator kinerja utama kelembagaan dan prosedur kerja yang dapat mendukung peningkatan kinerja pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan;
  3. Masih kurangnya  kualitas dan  kuantitas sarana dan  prasarana kerja;
  4. Penggunaan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja;
  5. Belum tertibnya penyajian data dan informasi serta penataan arsip/dokumentasi;
  6. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

 

 


  • Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan 2013-2018 adalah pedoman bagi SKPD dalam menyusun dokumen perencanan pembangunan jangka menangah SKPD yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Dalam dokumen RJPMD Kabupaten Seruyan 2013-2018 telah termuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang harus dijabarkan dalam RENSTRA SKPD sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya.

 

Dalam penyusunan RENSTRA SKPD 2013-2018, khususnya dalam hal penentuan Isu-Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan, maka perlu dilakukan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018 dalam rangka sinergisitas dan sinkronisasi dukumen perencanaan tersebut.

 

  • VISI KDH/WKDH Periode 2013-2018

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Periode 2013-2018, yaitu :

Menembus Keterisolasian Daerah Dari Arus Barang dan Jasa serta Arus Informasi, dan Menyambung Disparitas Pelayanan Antar Daerah Hilir dan Daerah Hulu Guna Mengantar Masyarakat Seruyan Menjadi Sejahtera dan Berkeadilan.”

 

 

Visi Kabupaten Seruyan ini memiliki makna sebagai berikut :

Menembus Keterisolasian daerah, memiliki makna bahwa pembangunan diarahkan untuk membuka akses seluruh wilayah Seruyan sehingga terjangkau dan memperlancar pergerakan dan distribusi orang, barang dan jasa.

Menyambung disparitas pelayanan, memiliki makna bahwa pembangunan diarahkan untuk pemerataan pelayanan baik di daerah hulu dan hilir sehingga tercipta optimalisasi dan keseimbangan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Sejahtera, memiliki makna bahwa pembangunan diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, berpendidikan, memiliki daya saing, mampu secara ekonomi dan aman.

Berkeadilan, memiliki makna bahwa pembangunan dilaksanakan secara adil dan bijaksana dengan memperhatikan potensi yang dimiliki dan memanfaatkannya secara optimal guna kesejahteraan rakya.

 

  • MISI KDH/WKDH Periode 2013-2018

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Periode 2013-2018, yaitu :

1.

Menciptakan pemerintah yang bersih, tidak KKN, efisien, kreatif, inovatif, dan profesional.

2.

Mendorong iklim investasi yang sehat  berbasis pada potensi daerah.

3.

Menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

4.

Menciptakan pendidikan formal dan non formal yang berkwalitas dan terakses, serta merata.

5.

Menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkwalitas dan merata.

6.

Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata hingga menjangkau pemukiman warga di pedalaman.

7.

Meningkatkan, mengembangkan, dan memberdayakan potensi sumber daya alam, perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, pertambangan, energi,sumber daya mineral, dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

8.

Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan industri rumah tangga, perdagangan dan jasa, serta koperasi.

9.

Membangun sektor pariwisata dengan tetap mengedepankan kearifan budaya lokal Masyarakat Seruyan.

10.

Menjamin hak-hak masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

11.

Menciptakan kerukunan dan kedamaian serta keharmonisan kehidupan masyarakat Seruyan.

 

Telaahan dari Visi dan 11 (sebelas) Misi dari KDH/WKDH tersebut, bahwa terdapat 3 (tiga) Misi KDH/WKDH yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan, yaitu :

Misi Ke-1.

:

Menciptakan pemerintah yang bersih, tidak KKN, efisien, kreatif, inovatif, dan profesional.

Misi Ke-3.

:

Menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Misi Ke-11.

:

Menciptakan kerukunan dan kedamaian serta keharmonisan kehidupan masyarakat Seruyan.

Berikut faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi KDH/WKDH sebagai dasar salah satu bahan perumusan Isu-isu Strategis pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, sebagaimana ditunjukan dalam Tabel 3.1. berikut.

 

Tabel 3.1.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH/WKDH.

Visi :

Menembus Keterisolasian Daerah Dari Arus Barang dan Jasa serta Arus Informasi, dan Menyambung Disparitas Pelayanan Antar Daerah Hilir dan Daerah Hulu Guna Mengantar Masyarakat Seruyan Menjadi Sejahtera dan Berkeadilan.

 

No.

Misi dan Program KDH/WKDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat

Pendorong

1.

Misi 1 :

Menciptakan pemerintah yang bersih, tidak KKN, efisien, kreatif, inovatif, dan profesional.

Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah,  rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum.

SOTK, SOP, Sarana dan Prasarana.

2.

Misi 3 :

Menciptakan rasa aman bagi masyarakat

Belum Maksimalnya Pemantauan/ Monitoring Sitkon Daerah, Penanganan Konflik, Aktivitas Orang/Lembaga Asing serta KOMINDA.

Ketersediaan Anggaran, Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur.

Terbentuknya KOMINDA Kab. Seruyan dan Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kab. Seruyan

             

 

Lanjutan Tabel 3.1.

Visi :

Menembus Keterisolasian Daerah Dari Arus Barang dan Jasa serta Arus Informasi, dan Menyambung Disparitas Pelayanan Antar Daerah Hilir dan Daerah Hulu Guna Mengantar Masyarakat Seruyan Menjadi Sejahtera dan Berkeadilan.

 

No.

Misi dan Program KDH/WKDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat

Pendorong

 

3.

 

Misi 11 :

 

Menciptakan kerukunan dan kedamaian serta keharmonisan kehidupan masyarakat Seruyan.

 

Belum Maksimalnya Fasilitasi dan Kinerja Forum-Forum yang terbentuk (FKUB, FKDM, FBN,dan FPK)

 

 

Ketersediaan Anggaran, Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur.

 

Terbentuknya FKUB, FKDM, FBN,dan FPK.

             

 

  • Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Analisi Renstra Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas  pencapaiaan  sasaran  pelaksanaan  RENSTRA  SKPD Kabupaten Kota terhadap  sasaran  RENSTRA Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi dkewenangan tugas dan fungsi masing – masing SKPD.

 

RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan terkait dengan RENSTRA Kementerian Dalam Negeri karena Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan SKPD Provinsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

 

Periode Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, sedangkan Periode rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015.

  • Telaahan Renstra Kementerian (Dirjen Kesbangpol Kemendagri)

Berdasarkan analisis terhadap RENSTRA Kementerian Dalam Negeri terdapat 1 (satu) Program Strategis yaitu Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara khususnya menjadi Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada Program Strategis Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut terdapat  6 (enam) Kegiatan Strategis, yaitu :

  1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
  2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  3. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
  4. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
  5. Fasilitasi Politik Dalam Negeri; serta
  6. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.

 

Telaahan terhadap analisis terhadap RENSTRA Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik) sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.2. berikut.

 


Tabel 3.2.

Permasalahan Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Berdasarkan Renstra Kementerian (Dirjen Kesbangpol Kemendagri)

 

No.

Kegiatan Strategis Kementarian              (Dirjen Kesbangol)

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat

Pendorong

1.

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;

Evaluasi Kelembagaan tentang Perubahan Nomenklatu, Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi

Belum terealisasi.

1.   Permendagri 41/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian.

2.   Surat Edaran Kemendagri RI Nomor : 060/4942/SJ tanggal 17/12/2010 perihal Pedoman Teknis Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

2.

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Belum maksimal

Dalam 1 (satu) Tahun Anggaran tdk dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan karena ketersediaan anggaran dan letak geografis Kab. Seruyan yang sangat sulit dicapai dengan waktu yang singkat dan memerlukan biaya yang tinggi.

Program dan Kegiatan tersedia pada setiap tahun anggaran.

 

Lanjutan Tabel 3.2.

 

No.

Kegiatan Strategis Kementarian              (Dirjen Kesbangol)

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat

Pendorong

3.

Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

Belum maksimal

Dalam 1 (satu) Tahun Anggaran tdk dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan karena ketersediaan anggaran dan letak geografis Kab. Seruyan yang sangat sulit dicapai dengan waktu yang singkat dan memerlukan biaya yang tinggi.

Program dan Kegiatan tersedia pada setiap tahun anggaran.

4.

Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Tidak terlaksana

Perubahan Nomenklatu, Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi berlum terealisasi.

Evaluasi Kelembagaan tentang Perubahan Nomenklatu, Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

5.

Fasilitasi Politik Dalam Negeri

Belum Maksimal

Dalam 1 (satu) Tahun Anggaran tdk dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan karena ketersediaan anggaran dan letak geografis Kab. Seruyan yang sangat sulit dicapai dengan waktu yang singkat dan memerlukan biaya yang tinggi.

Program dan Kegiatan tersedia pada setiap tahun anggaran.

 

Lanjutan Tabel 3.2.

 

No.

Kegiatan Strategis Kementarian              (Dirjen Kesbangol)

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat

Pendorong

6.

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi

Tidak terlaksana

Perubahan Nomenklatu, Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi berlum terealisasi.

Evaluasi Kelembagaan tentang Perubahan Nomenklatu, Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

 

 

  • Telaahan Renstra Provinsi

Berdasarkan analisis terhadap RENSTRA SKPD Provinsi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah terdapat  3 (tiga) Program Strategis yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun                  2010-2015, yaitu :

  1. Program Kemitraan Pengembangaan Wawasan Kebangsaan;
  2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; serta
  3. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

 

Telaahan terhadap analisis terhadap RENSTRA Provinsi (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah) sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.3. berikut.

 


Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Berdasarkan            Renstra Provinsi (Badan Kesbangpol Prov. Kalimantan Tengah)

 

No.

 

Program Strategis SKPD Provinsi

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat

Pendorong

1.

Program Kemitraan Pengembangaan Wawasan Kebangsaan

Pelaporan

Ketersediaan Anggaran, Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur serta data/informasi.

Program dan Kegiatan tersedia pada setiap tahun anggaran.

2.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pelaporan

Ketersediaan Anggaran, Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur serta data/informasi.

Program dan Kegiatan tersedia pada setiap tahun anggaran.

3.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Pelaporan

Ketersediaan Anggaran, Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur serta data/informasi.

Program dan Kegiatan tersedia pada setiap tahun anggaran.

 

  • Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten                    di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Propinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180 ).

 

 

Pada awal terbentuk Tahun 2002 Kabupaten Seruyan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan sejak pada tahun 2010 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2010 secara administratif wilayah kecamatan dimekarkan menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan yang terdiri darin 97 Desa dan 3 Kelurahan. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada seluruh lapisan masyarakat.

 

  • Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Secara geografis terletak diantara 111o49’ – 112o84’ Bujur Timur (BT) dan 0o77’ – 3o56’ Lintang Selatan (LS) dengan luas wilayah ±16.404 Km2 atau 1.670.040,76 Ha yaitu 11,6 % dari luas wilayah Kalimantan Tengah, dengan batas wilayah :

~    sebalah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi (Provinsi Kalimantan Barat);

~    sebalah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;

~    sebalah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau;

~  sebalah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan.

 

Kondisi demografi kependudukan Kabupaten Seruyan pada Tahun 2012 sebesar 146.914 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 78.984 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 67.930 jiwa (Seruyan Dalam Angka 2013).

 

Berikut disajikan Peta Wilayah Kabupaten Seruyan pada Gambar 3.1., Luas Wilayah Kabupaten Seruyan Menurut Kecamatan pada Tabel 3.4., Luas Wilayah Kabupaten Seruyan Menurut Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Tabel 3.5., dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2012 pada Tabel 3.6.

 

image_pdfimage_print